Merindukan Kandidat Kades 'Bertukar Gagasan' dalam Ruang Publik Digital

 

Merindukan Kandidat Kades 'Bertukar Gagasan' dalam Ruang Publik Digital (foto ist.)

Oleh: Sil Joni*

Saya tidak tahu persis, apakah para kandidat Kepala Desa Kades) di semua Desa yang menyelenggarakan kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Manggarai Barat (Mabar), tergabung dalam grup diskusi dalam ruang publik digital dengan pelbagai platformnya atau tidak. Jika iya, pertanyaannya adalah mengapa mereka tidak tertarik untuk memanfaatkan ruang itu dalam 'mendiseminasikan' ide-ide brilian atau minimal ikut menyumbang gagasan bagaimana seharusnya desa tertentu 'ditata' secara politik. Tetapi, jika jawabannya 'belum', bisakah admin di semua grup diskusi media sosial 'mendorong' dan bila perlu 'memaksa' para calon untuk ikut 'berdialektika secara kreatif' dalam ruang virtual?

Baca: "Arisan": Lebih dari Sekadar Kegiatan Kumpul-kumpul

Dalam beberapa kesempatan berdiskusi dengan para Calon Kepala Desa (Cakades), saya selalu menyinggung soal pentingnya 'memasarkan produk politik' dalam jagat maya. Para Cakades coba 'merebut' atensi dan simpati para voters dari kalangan milenial. Media sosial merupakan piranti komunikasi dan interaksi kaum milenial atau pemilih pemula. Karena itu, untuk menjangkau segmen pemilih semacam itu, media sosial dengan pelbagai aplikasinya menjadi sebuah opsi yang efektif.

Ada Cakades yang tidak sependapat dengan ide itu. Bagi mereka, untuk kontestasi demokrasi di level Desa, penggunaan perangkat digital sebagai 'medium' pemasaran diri, tidak terlalu urgen dan kurang efektif. Soalnya adalah secara geopolitik, tidak terlalu luas dan mayoritas pemilih masih bercorak pemilih tradisional dalam arti memilih berdasarkan alasan keluarga, garis keturunan, suku, dan isu primordial lainnya.

Tidak hanya itu, bahkan ada Cakades yang sampai detik ini, tidak memiliki akun Facebook dan aneka platform media sosial lainnya. Tetapi, mereka tetap optimis, bahwa tanpa menggunakan perkakas digital itu, peluang untuk memenangkan pertarungan tetap terbuka. Keterlibatan dalam dunia maya, tidak bisa dijadikan alat ukur untuk meraih dukungan politik yang maksimal dari publik konstituen.

Tentu saja, kita sangat menghormati argumentasi di atas. Pilihan untuk tidak menggunakan wadah digital dan tidak mau 'terlibat' dalam diskusi politik di ruang digital, merupakan 'hak personal'. Mereka sudah mempertimbangkan sisi plus dan minus ketika 'aktif dan agresif' berbagi perspektif politik dalam kanal diskursus publik.

Apalagi, dalam kenyataannya mereka sangat intensif membuka dan membangun dialog, baik dalam bentuk 'acara tatap muka', maupun melalui perjumpaan dan perbincangan informal dengan para konstituen. Diskusi politik di ruang nyata, mungkin jauh lebih efektif dan mengena, ketimbang berdialektika lewat media.

Kendati demikian, saya kira, ruang publik digital juga, bisa menjadi 'sarana efektif' dalam membagi perspektif perihal desain strategi dan implementasi konsep pembangunan di Desa. Berbagi ide dalam ruang maya, tentu tidak identik dengan 'kampanye politik'. Para kandidat itu tetap diposisikan sebagai 'partisipan' dalam membangun diskursus yang bermutu dalam ruang itu.

Baca: Merekalah "Filsuf" yang Sesungguhnya

Sebagian publik pemilih mungkin 'tidak mengenal' secara personal para kandidat itu. Ketika mereka bergabung dalam pelbagai grup atau komunitas digital, kerinduan publik untuk mengetahui 'sosok' yang bakal menjadi pemimpin di Desa itu, bisa terjawab. Pengenalan itu, meski pada level gagasan, tentu sangat membantu publik dalam menentukan preferensi politiknya.

Tentu, ada keuntungan politis jika para calon itu tampil secara reguler dalam ruang publik digital. Keterlibatan mereka dalam 'diskursus publik' bisa menjadi semacam 'investasi intelektual' yang bermuara pada perbaikan citra diri sebagai 'kandidat pemimpin'. Jika popularitas membaik, maka tingkat elektabilitas semakin terdongkrak dan kans untuk menjadi kampium kontestasi, kian terbuka lebar.

Benar bahwa popularitas figur di dunia maya, tidak berbanding lurus dengan tingkat akseptabilitas, lovabilitas dan elektabilitas. Tetapi, setidaknya melalui ruang virtual itu, para pemilih cerdas, terutama dari kalangan milenial, bisa mengakses banyak informasi tentang kelebihan atau level kecakapan para Cakades itu.

Baca: "Marina Waterfront City": Ikon Baru Kota Labuan Bajo

Semakin banyak sisi positif dan kualitas produk politik yang bisa diakses oleh publik, maka peluang naiknya tingkat akseptabilitas, lovabilitas dan elektabilitas, semakin tinggi. Kebenaran dari hipotesis ini, tentu sangat bergantung dari kondisi pasar politik yang tidak dicederai oleh politik uang. Akseptabilitas, popularitas, dan elektabilitas, bisa ditelikung oleh 'kekuatan uang' yang memang bergerak liar dan dinamis dalam panggung kontestasi ini.

*Penulis adalah warga Desa Nggorang. Tinggal di Watu Langkas.