Konser 1000 Kebijakan Publik

 

Konser 1000 Kebijakan Publik

Oleh: Sil Joni*

Mungkinkah "Konser 1000 Sasando' di Water Front, Labuan Bajo menginspirasi lahirnya 'konser 1000 kebijakan publik' demi memenuhi kerinduan publik dalam mengecap level kehidupan yang lebih bermutu di tanah wisata superpremium ini? Tesis saya adalah Konser 1000 Sasando menjadi sia-sia jika digelar demi konser itu sendiri dan untuk memuaskan kebutuhan akan keindahan musikal dari para tamu kehormatan semata. Konser itu baru dikatakan 'berguna' jika dan hanya jika sanggup menstimulasi komitmen politik para pembuat kebijakan untuk mementaskan konser 1000 kebijakan publik yang pro pada dimensi kemaslahatan publik di daerah ini.

Baca: Masih Relevankah Himbauan Menjaga Moral Dalam kontestasi Politik? (Tanggapan terhadap Tulisan Saudara Silvester Joni)

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah Labuan Bajo semakin memesona. Statusnya sebagai salah satu 'Bali Baru', berimplikasi pada besarnya perhatian pemerintah Pusat (Pempus). Proyek pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata semakin gecar dilakukan. Alhasil, Labuan Bajo tampil sebagai kota modern di kawasan Timur Indonesia saat ini.

Dengan 'tampilan serba baru' itu, beberapa even berskala nasional dan bahkan internasional, digelar di kota ini. Dengan sangat optimis, para pemimpin politik kita berkata: "Labuan Bajo sangat layak menjadi tuan rumah penyelenggaraan pelbagai event prestisius". Optimisme semacam itulah yang membuat Pempus terus 'bersemangat' membenahi dan mempercantik postur kota ini.

Bersamaan dengan itu, frekwensi dan intensitas kunjungan para pejabat publik dari Jakarta, semakin tinggi. Hampir setiap bulan, daerah ini menerima para tamu istimewa yang datang dengan aneka intensi. Rapat koordinasi, upaya konsolidasi, kunjungan kerja, dan peresmian proyek infrastruktur menjadi narasi dominan yang muncul di ruang publik soal alasan kedatangan para elit politik nasional itu.

Baca: Menghajar "Tim Serangan Fajar"

Apakah dengan gencarnya pembangunan infrastruktur fisik dan tingginya intensitas visitasi politik para elit nasional, NTT umumnya dan Mabar khususnya mengalami lompatan kemajuan yang signifikan? Apakah angka kemiskinan, gizi buruk, stunting, mutu pendidikan yang rendah, dan aneka problem politik lainnya, sudah menjauh dari wilayah ini?

Dari gubernur ke gubernur, NTT tetap miskin. Predikat sebagai salah satu Propinsi termiskin, tidak membuat para pengambil kebijakan untuk secara lebih Arif dan cerdas dalam 'mengelola' uang rakyat. Betapa tidak. Meski virus kemiskinan itu tetap bercokol, dan  kemungkinan situasinya semakin kronis pasca kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sebuah konser spektakuler bertajuk "Konser 1000 Sasando", digelar di Water Front City, Labuan Bajo.

Kita tidak tahu pasti apa signifikansi dan urgensi dihelatnya sebuah festival musik tradisional di tengah jeritan warga yang tercekik akibat melambungnya harga bahan pokok saat ini. Apakah ada semacam korelasi logis antara Konser 1000 Sasando dengan perbaikan kondisi kehidupan warga yang serba melarat saat ini? Apakah warga Labuan Bajo dan NTT umumnya sangat membutuhkan konser itu dalam rangka mengatasi kemelut hidup yang dihadapi saat ini? Mungkinkah konser itu dianggap sebagai 'hiburan gratis' agar publik tidak terlalu tenggelam dalam lautan persoalan yang kian memprihatinkan sehingga konser itu 'harus' menggunakan uang negara?

Para decicion maker kita, sepertinya kurang peka dengan kenyataan konkret di tengah masyarakat. Sensitivitas dan responsivitas terhadap persoalan publik, tak terlalu menggembirakan. Pemerintah justru memfasilitasi dan mengkreasi pemenuhan hasrat 'bermusik' segelintir orang, ketimbang berjuang memenuhi kebutuhan dasar warga.

Baca: Bidik Pemimpin dalam Bilik

Jika konser itu tidak menggunakan 'anggaran negara', tentu tidak menimbulkan persoalan yang serius. Tetapi, ketika festival itu dibiayai oleh uang publik, sementara faktanya, mayoritas warga didera oleh problem kemiskinan yang akut, maka konser itu, bukan sebuah keputusan yang cerdas.

Mengacu pada kenyataan sosial-politik faktual saat ini, sebetulnya bukan Konser 1000 Sasando, yang urgen dan sangat dibutuhkan publik, tetapi konser 1000 kebijakan politik yang pro pada perbaikan nasib publik. Pemerintah (Propinsi) mesti tampil sebagai 'dirigen konser politik' yang termanifestasi dari desain dan implementasi kebijakan yang kontekstual dan berbasis kebutuhan publik. Karena itu, sangatlah arif jika anggaran untuk Konser 1000 Sasando itu, 'dialihkan' untuk membiayai konser politik' elegan yang menyentuh langsung dengan derita warga.

*Penulis adalah warga Mabar. Tinggal di Watu Langkas.