WALHI NTT: Dorong KTT Asean Utamakan Keselamatan Lingkungan Hidup

 

WALHI NTT: Dorong KTT Asean Utamakan Keselamatan Lingkungan Hidup

Selasa, 9 Mei 2023 perhelatan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42  Tahun 2023 yang diselenggrakan di Labuan Bajo, kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur merupakan momentum untuk mengingatkan para delegasi agar benar-benar memastikan pembangunan ekonomi tidak mengabaikan keselamatan lingkungan dan ruang hidup warga, cukup ironis memang di tengah pembicaraan pembangunan ekonomi justru perhelatan KTT ASEAN berada di provinsi termiskin peringkat ke 3 secara nasional di Indonesia. Ini menjadi tantangan bersama semua stakeholder.

Baca: Kunjungan Ke Waerebo, SMKN 1 Satarmese Menimba Banyak Pengetahuan, Keterampilan dan Pengalaman

Kegiatan yang dihadiri oleh beberapa kepala negara atau perwakilan negara ASEAN akan membahas isu pertumbuhan ekonomi dengan mengusung semangat keberlanjutan atau ekonomi hijau di berbagai sektor pembangunan, tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk dicapai mengingat KTT ASEAN lebih memperkuat ikatan atau relasi di sektor ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam berbasis kapital. Ini tantangan bagaimana mewujudkan keadilan ekologis di tengah masifnya kebijakan pembangunan ekonomi industry di pulau-pulau kecil dan sejauhmana komitmen delegasi KTT ASEAN melihat krisis ekologi. 

Pilihan pembangunan yang berkelanjutan membuka peluang bersama semua pihak baik itu  negara-negara maju dan berkembang untuk menyusun strategi kekuatan ekonomi baru dengan membawa brand ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai negara agraris Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mendesain agenda pembangunan ekonomi hijau. Namun, implementasi ekonomi hijau cenderung hanya sebagai slogan saja tanpa ada keberpihakan terhadap daya dukung lingkungan hidup. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Timur merupakan lembaga yang konsen pada urusan lingkungan hidup dan memastikan kebijakan pembangunan tidak mengabaikan lingkungan dan ruang hidup warga. Sejauh pengamatan WALHI NTT pada KTT ASEAN 2023 justru terlihat kontras, pasalnya kegiatan akbar yang diselenggarakan di Labuan Bajo berujung pada tindakan penegak hukum yang diduga membatasi kebebasan berpendapat warga untuk menyuarakan berbagai ketimpangan kebijakan pembangunan industry yang terjadi di Labuan Bajo dan mengancam keselamatan hidup warga. 

Tercatat kasus yang berhubungan dengan sumber daya alam di NTT sejak 10 tahun terakhir mengalami peningkatan hal ini dibarengi dengan masifnya pemberian izin usaha oleh pemerintah di sektor-sektor yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di NTT. 

Baca: Wae Galangku Sayang, Wae Galangku Malang

Di tengah langkah Indonesia mempertahankan laju ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam justru tren implementasi kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia belum mencapai pada titik green economic artinya bahwa semangat ekonomi berkelanjutan yang di usung dalam KTT ASEAN 2023 hanya sekedar menyusun kekuatan ekonomi perdangangan tanpa melihat konteks persoalan lingkungan sebagai penopang pembangunan ekonomi. 

Sejalan dengan ini di sisi lain perubahan iklim dan pemanasan global saat ini menjadi tantangan besar negara-negara ASEAN dalam mendorong pembangunan ekonomi global. Oleh karena itu, komitmen untuk mengendalikan laju perubahan iklim di tengah pembangunan industry perlu dibicarakan dalam pertemuan KTT ASEAN tahun 2023 secara serius dan dapat mengambil langkah konkrit dalam pengendalian perubahan iklim. 

Penanganan perubahan iklim perlu langkah yang nyata untuk dilakukan secara kolektif di mulai dari setiap pemimpin negara-negara untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar mengusung ekonomi berkelanjutan artinya bahwa lingkungan dan ruang hidup warga menjadi prioritas utama dalam menggerakkan pembangunan ekonomi hijau, karena jika keadilan ekologis tidak bisa dijamin maka akan sangat sulit memastikan ekonomi berjalan sesuai dengan visi dan misi dalam mewujudkan pembangunan. 

Ini bisa dilihat dari sekian banyak problem krisis lingkungan di NTT yang merupakan akumulasi dari kebijakan pembangunan ekonomi yang sedang dibicarakan oleh delegasi KTT ASEAN di Labuan Bajo saat ini. Alih fungsi kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) menjadi presedent buruk dalam kebijakan pembangunan pariwiata berkelas yang hanya dinikmati oleh kalangan tertentu dan menggeser ruang hidup warga dari kehidupan dan budayanya. 

Momentum inilah WALHI NTT merekomendasikan KTT ASEAN harus membicarakan isu lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan bukan sekedar membangun kekuatan hubungan kerjasama di sektor pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada industry yang selama ini ditemukan oleh WALHI NTT banyak menuai konflik dengan masyarakat dan koorporasi. 

Baca: Destinasi Wisata Pasir Panjang, Dusun Soknar, Desa Golo Mori

Oleh karena itu, WALHI NTT merekomendasikan beberapa poin penting dalam KTT ASEAN diantaranya :

1. Penghentian alih fungsi kawasan hutan dan melakukan konservasi di kawasan-kawasan kritis sebagai penyangga ekonomi berkelanjutan.

2. Mencegah dan menghentikan berbagai praktek privatisasi yang mengakibatkan makin minimnya akses rakyat terhadap wilayah kelolanya.

3. Mengembangkan pariwisata berbasis komunitas yang ramah lingkungan dan berkeadilan serta berprinsip pada kesejahteraan bersama.

4. Pengelolaan wilayah pesisir berbasis komunitas dan mengakui hak-hak masyarakat adat di pesisir dan laut.

5. Mencegah adanya pembangunan yang tidak peka kebencanaan. Mengingat NTT adalah provinsi dengan tingkat kerawanan bencana tinggi terutama bencana alam. Membuat rencana pembangunan yang memasukkan aspek kebencanaan sebagai prioritas.

6. Menerapkan kebijakan pembangunan yang tidak memperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global di NTT. Misalnya menghentikan dan minimal mengurangi pembangunan infrastruktur yang rakus energi fosil, rakus lahan, dan rakus air.

7. Adanya konservasi keanekaragaman hayati endemi NTT yang masih bertahan dan terancam punah. Mulai dari kebijakan, penganggaran hingga implementasi.

8. Menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan, buruh yang berjuang untuk lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat.

9. Mencegah dan menghentikan alih fungsi kawasan penyangga pangan rakyat. Misalnya penghentian alih fungsi kawasan pertanian, peternakan untuk kepentingan industry pariwisata dan pertambangan.

10. Menghentikan swastanisasi air. Pemerintah harus mengambil alih pengelolaan air buat rakyat. Terutama distribusi untuk rakyat yang jauh dari akses dari air.

Oleh: Deddy Febrianto Holo 

Divisi Perubahan Iklim dan Kebencanaan WALHI NTT