Oleh: Sil Joni*
 |
| Pendaftaran, Deklarasi dan Pengerahan Massa |
Jika tidak ada 'aral', seturut jadwal yang ditetapkan KPU(D) Manggarai Barat (Mabar), Hari ini, Kamis (29/8/2024) para kontestan yang berlaga dalam Pilkada Mabar akan mengikuti acara pendaftaran di Kantor KPU(D). Mereka yang sudah mendapat 'kendaraan politik' diberitakan sudah sangat siap untuk mengikuti acara itu.
Seolah sudah menjadi 'tradisi', setiap kali ritual pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) di kantor KPU(D) digelar, selalu dibarengi dengan acara deklarasi. Agar 'tata acara deklarasi' itu, punya daya tendang politik yang kuat, maka upaya mobilisasi massa seakan menjadi sebuah kemestian.
Baca: Dagang 'Stempel Partai'
Saya tidak tahu pasti, apakah ada aturan atau petunjuk teknis dalam tata regulasi Pemilu perihal deklarasi dan pengerahan konstituen secara besar-besaran itu. Apakah deklarasi yang diikuti oleh massa yang membludak merupakan 'kewajiban' yang mesti dipatuhi oleh setiap Paslon?
Padahal, tema acara itu sebetulnya sangat simpel, pendaftaran secara resmi Paslon di KPUD. Dalam dan melalui pendaftaran itu, para Paslon untuk sementara dinyatakan sebagai 'peserta Pilkada'. Lalu, untuk apa lagi membuat pernyataan (deklarasi) pencalonan secara publik? Bukankah acara registrasi di Sekretariat KPUD itu sudah memuat unsur deklaratif? Apalagi acara itu diliput dan diwartakan secara massif oleh pers.
Dalil positif yang sering dikemukakan adalah kehadiran massa itu merupakan ekspresi 'dukungan dan rasa cinta' terhadap Paslon jagoan mereka. Boleh jadi, sebagian besar simpatisan yang datang itu tidak difasilitasi oleh Paslon dan tim pemenangan, tetapi murni inisiatif yang bersifat spontan.
Baca: Mabar Bangkit, Indonesia Maju
Pertanyaannya adalah apakah dukungan politik itu mesti diwujudkan dengan mengikuti acara yang bersifat seremonial dan cenderung euforia? Apa yang kita kejar dari 'kehadiaran' yang bersifat momental dan temporal itu?
Pada sisi yang lain, dana yang digelontorkan untuk 'membiayai' upaya mobilisasi massa guna mengikuti acara pendaftaran dan deklarasi itu, pasti membengkak. Kenyataan ini cenderung menjustifikasi tesis bahwa biaya demokrasi elektoral semakin mahal. Hanya kelompok yang berduit (kapitalis) yang sanggup masuk dalam pertarungan itu.
Karena itu, lautan massa saat deklarasi, hemat saya, bisa dilihat sebagai manifestasi dari 'tendensi tanding uang' dalam Pilkada. Kemeriahan dan kemewahan yang terpancar saat acara, tentu saja memberi pesan tegas kira-kira Paslon yang mana yang memiliki kapital finansial yang fantastis dan ditopang oleh para cukong politik.
Rasanya kita sulit mendapatkan sebuah 'pertandingan ide' dalam suasana yang bersifat hedonistis dan konsumeristis tersebut. Saya kurang yakin bahwa publik yang hadir saat deklarasi itu begitu khusuk 'menyimak' materi orasi Paslon dan coba membuat refleksi serius terhadap kemasukakalan dan kemungkinan aneka ide itu diwujudkan jika diberi mandat oleh warga.
Bagi Paslon dan Tim pemenangan, pengerahan massa saat pendaftaran dan deklarasi merupakan bagian dari 'strategi' untuk meyakinkan pemilih. Setidaknya massa yang menyemut itu menjadi sinyal bahwa Paslon tersebut benar-benar didukung oleh mayoritas voters di daerah ini.
Itu berarti pengerahan massa menjadi semacam 'teror psikologis/mental' kepada kompetitor bahwa dirinya 'benar-benar siap tempur'. Boleh jadi ada pemilih yang 'terpukau' dengan pemandangan pada level permukaan itu. Mereka mengartikan lautan massa itu sebagai 'kode kemenangan' untuk paslon tertentu. Setidaknya, mereka bisa membuat perbandingan soal kuantitas mobil, manusia, atribut politik, tata panggung dan kemeriahan acara saat pendaftaran dan deklarasi dihelat.
Dari paparan ini, secara tentatif bisa ditarik sebuah simpulan bahwa kita lebih 'tertarik' pada kulit luar, sisi seremonial ketimbang elemen yang lebih substansial yaitu kecakapan Paslon dalam merumuskan atau menemukan persoalan elementer dan mencari solusi yang jitu lewat desain dan implementasi kebijakan yang tepat sasar. Seharusnya, sisi kapabilitas Paslon itu yang diselebrasi, bukan kondisi keuangan Paslon.
Kadang sebuah 'ide gila' menyelinap dalam benak saya. Senadainya, uang yang dipakai untuk membiayai acara deklarsi dan pengerahan massa itu, disumbangkan kepada warga miskin di Mabar atau diberikan kepada Yayasan yang peduli pada pendidikan kaum terlantar, mungkin ada 'nilai gunanya'. Tetapi, saya kira ide semacam itu pasti tidak laku di tengah derasnya naluri pesta dalam diri kita di musim kontestasi politik ini.
*Penulis adalah warga jelata. Tinggal di Watu Langkas.
%20Bersikap%20Kritis%20terhadap%20Ideologi%20dan%20Gaya%20Hidup%20yang%20Berkembang%20Dewasa%20Ini.jpg)
